Jakarta, 14 Mei 2025 – Lembaga Swadaya Masyarakat Triga Nusantara Indonesia (Trinusa) menyampaikan kritik keras terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilai gagal menunjukkan ketegasan dan keberanian dalam mengusut tuntas dugaan korupsi di Bank BJB. Trinusa menilai KPK mandul dan tumpul dalam menggali aktor intelektual dan jejaring kekuasaan yang diduga terlibat dalam penyimpangan dana iklan dan Corporate Social Responsibility (CSR) Bank BJB yang mencapai ratusan miliar rupiah.
“Kami melihat KPK hanya berani menangkap tangan operator teknis dan pihak kecil. Sementara aktor utama—baik yang ada di balik kebijakan anggaran maupun yang menikmati hasil pencitraan politik—dibiarkan bebas. Ini kemunduran besar dalam penegakan hukum,” tegas Panji Ilham Haqiqi, Sekretaris Jenderal Trinusa.
Dana CSR dan Iklan Diduga Dipakai untuk Politisasi dan Pencitraan Figur Publik
LSM Trinusa menyebut bahwa dana iklan dan CSR Bank BJB selama lima tahun terakhir bukan hanya tidak transparan, tetapi juga sarat kepentingan politik. Salah satu kasus yang disoroti adalah pembangunan patung Bung Karno di GOR Saparua Bandung, yang diduga dibiayai dari anggaran CSR sebagai bagian dari proyek pencitraan yang menguntungkan figur tertentu menjelang pemilu.
“Ini modus korupsi bergaya baru. CSR disulap jadi alat kampanye terselubung. Negara rugi dua kali: uang publik digelapkan, rakyat dibohongi,” ujar Herman Sarmidi, aktivis Trinusa.
Trinusa menduga proyek-proyek CSR fiktif, kegiatan komunikasi publik yang dimark-up, serta proyek tidak relevan sosial banyak dikemas sebagai program kemasyarakatan padahal substansinya adalah promosi politik.
Sorotan Tajam terhadap Peran Ridwan Kamil
Sorotan utama Trinusa kini tertuju pada Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat yang sempat menjadi pemegang saham pengendali Bank BJB. Trinusa mempertanyakan peran dan tanggung jawabnya terhadap berbagai keputusan anggaran dan alokasi dana strategis yang kini tengah diperiksa KPK dan Kejaksaan.
“Apakah mungkin dana ratusan miliar bisa cair untuk proyek pencitraan tanpa restu pemegang saham pengendali? KPK wajib buka-bukaan soal ini. Jangan tebang pilih,” desak Panji.
Sebelumnya, publik dikejutkan dengan penyitaan sebuah mobil Mercedes Benz yang diduga terkait dengan Ridwan Kamil dalam pusaran kasus BJB, meski hingga kini KPK belum memberikan penjelasan terang soal kaitan hukum figur tersebut.
