Kasus dugaan korupsi di Bank BJB kembali menjadi sorotan setelah KPK mengumumkan telah menetapkan lima tersangka. Namun, publik dibuat bertanya-tanya karena KPK enggan mengungkap identitas mereka. Ini menjadi tanda tanya besar, mengingat biasanya KPK cukup terbuka dalam mengumumkan tersangka korupsi.
Bank BJB adalah bank milik pemerintah daerah yang seharusnya dikelola secara transparan dan bertanggung jawab. Namun, dugaan penggelembungan dana iklan senilai Rp200 miliar justru menunjukkan sebaliknya. Jika benar dana sebesar itu dikorupsi, bukan hanya keuangan daerah yang dirugikan, tetapi juga masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari keberadaan bank ini.
Merespons hal ini, LSM Triga Nusantara Indonesia sudah menggelar aksi massa pada 6 Februari 2025, dimulai di depan Gedung Bank BJB, dilanjutkan dengan longmarch dari Gedung Sate ke DPRD Provinsi Jawa Barat, dan bertemu dengan Ketua Komisi III DPRD. Aksi ini bertujuan menuntut transparansi dan akuntabilitas, baik dari KPK maupun pemerintah daerah.
Kenapa Kasus Ini Harus Dikawal?
Dalam banyak kasus korupsi, ketertutupan informasi sering kali menjadi awal dari berbagai upaya perlindungan terhadap pihak-pihak yang terlibat. Keengganan KPK untuk mengungkap nama tersangka menimbulkan spekulasi di masyarakat. Apakah ada pejabat atau tokoh penting yang dilindungi? Apakah kasus ini akan ditangani serius, atau hanya akan menjadi bagian dari panjangnya daftar kasus korupsi yang tak jelas ujungnya?
Jika dibiarkan, bukan tidak mungkin kasus ini akan menguap begitu saja. Karena itu, aksi massa ini menjadi langkah awal dalam memastikan kasus ini terus dikawal hingga tuntas.
Tuntutan Aksi: Apa yang Kita Harapkan?
Aksi massa yang digelar oleh LSM Triga Nusantara Indonesia memiliki beberapa tuntutan utama:
1. KPK harus transparan – Identitas para tersangka harus segera diumumkan agar publik tahu siapa yang bertanggung jawab atas dugaan korupsi ini.
2. Audit menyeluruh terhadap Bank BJB – Pemerintah daerah harus melakukan evaluasi terhadap keuangan Bank BJB, khususnya terkait dana iklan yang diduga diselewengkan.
3. DPRD harus bersikap tegas – Sebagai wakil rakyat, DPRD harus memanggil pihak terkait dan memastikan ada tindakan nyata dalam menyelesaikan kasus ini.
4. Sanksi tegas bagi pelaku – Jika terbukti bersalah, para tersangka harus dihukum seberat-beratnya agar ada efek jera.
Peran Pemerintah Daerah: Tidak Bisa Lepas Tangan
Sebagai pemegang saham utama Bank BJB, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak bisa sekadar berdiam diri. Mereka harus bertanggung jawab dan memastikan bahwa keuangan daerah tidak disalahgunakan. Jika ada pejabat yang terlibat, maka mereka juga harus diperiksa dan diberi sanksi tegas.
DPRD sebagai lembaga pengawas juga harus turun tangan. Jangan sampai kasus ini dibiarkan begitu saja tanpa ada tindakan nyata dari pihak yang seharusnya bertanggung jawab.
Dampak Korupsi: Bukan Sekadar Angka, Tapi Nasib Masyarakat
Mungkin sebagian orang menganggap bahwa dugaan korupsi ini hanya sekadar masalah uang yang hilang. Padahal, Rp200 miliar adalah angka yang sangat besar dan bisa digunakan untuk hal yang jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat.
Jika dana tersebut benar-benar digunakan sesuai peruntukannya, berapa banyak UMKM yang bisa mendapatkan bantuan? Berapa banyak sekolah yang bisa mendapatkan fasilitas lebih baik? Berapa banyak fasilitas publik yang bisa ditingkatkan?
Korupsi bukan hanya soal anggaran, tetapi soal kesejahteraan masyarakat. Jika kita membiarkan kasus ini berlalu tanpa kejelasan, maka kita hanya akan terus melihat pola yang sama terjadi berulang kali.
Kesimpulan: Saatnya Masyarakat Bersatu
Kasus ini adalah ujian bagi kita semua—bagi KPK, bagi pemerintah daerah, bagi DPRD, dan bagi masyarakat. Jika kita diam, maka kita sedang membiarkan kejahatan ini terus berlangsung.
Aksi yang dilakukan LSM Triga Nusantara Indonesia bukan hanya sekadar demonstrasi, tetapi bentuk nyata perlawanan terhadap ketidakadilan. Kita ingin memastikan bahwa kasus ini tidak berhenti di tengah jalan dan bahwa mereka yang bertanggung jawab benar-benar dihukum.
Saatnya masyarakat bersuara. Saatnya memastikan bahwa keadilan tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar ditegakkan.
(Kajian Rumah Besar LSM Trinusa)
