Menu

Mode Gelap
LSM Trinusa DPD Lampung Soroti Kelangkaan Gas LPG 3 Kg, Desak PERTAMINA Patra Niaga Bertanggung Jawab LSM Trinusa Akan Gelar Unjuk Rasa Tuntut Percepatan Penanganan Dugaan Pemalsuan Identitas Pejabat Pendidikan Bandarlampung KAJATI JABAR MENANDATANGANI PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PT. PEGADAIAN KANWIL X BANDUNG DENGAN KEJATI JABAR LSM Triga Nusantara Desak Penindakan Dugaan Korupsi Rp18,9 Miliar di Tubuh BPKH: “Ini Pengkhianatan terhadap Dana Umat!” LSM Triga Nusantara Desak Penindakan Dugaan Korupsi Rp18,9 Miliar di Tubuh BPKH: “Ini Pengkhianatan terhadap Dana Umat!” “TIM PENYIDIK KEJATI JABAR TAHAN 4 TERSANGKA DUGAAN PERKARA TIPIKOR DANA HIBAH DARI PEMERINTAH KOTA BANDUNG KEPADA KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2017, 2018 DAN 2020”

Investigasi

Skandal Sertifikasi Lahan Sungai di Bekasi – Siapa yang Bermain di Balik Alih Fungsi?

badge-check


					Ketua Umum H. (Rahmat Gunasin)Dewan Pakar (Amrul Mustofa S.T, M.T) Sekertaris Jenderal (Panji Ilham Haqiqi) Perbesar

Ketua Umum H. (Rahmat Gunasin)Dewan Pakar (Amrul Mustofa S.T, M.T) Sekertaris Jenderal (Panji Ilham Haqiqi)

Tuntutan LSM Triga Nusantara Indonesia

Sebagai bagian dari masyarakat sipil yang peduli terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, LSM Triga Nusantara Indonesia akan mengadakan aksi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan tuntutan:

  1. Audit dan Revokasi Sertifikat – Mendesak BPN melakukan audit menyeluruh terhadap semua sertifikat tanah di sepanjang Kali Bekasi, serta mencabut sertifikat yang dikeluarkan secara ilegal.
  2. Restorasi Fungsi Sungai – Menuntut pemerintah segera mengambil langkah untuk mengembalikan fungsi asli lahan sungai, menertibkan pemukiman ilegal, dan menyiapkan solusi relokasi yang adil bagi warga terdampak.
  3. Penegakan Hukum – Meminta aparat penegak hukum, termasuk KPK dan Kejaksaan Agung, untuk mengusut pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan penyalahgunaan wewenang terkait sertifikasi lahan sungai ini.
  4. Transparansi dan Partisipasi Publik – Menekan pemerintah untuk membuka data pengelolaan lahan kepada masyarakat, agar kasus serupa tidak kembali terjadi di daerah lain.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

KAJATI JABAR MENANDATANGANI PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PT. PEGADAIAN KANWIL X BANDUNG DENGAN KEJATI JABAR

17 Juni 2025 - 09:43 WIB

LSM Triga Nusantara Desak Penindakan Dugaan Korupsi Rp18,9 Miliar di Tubuh BPKH: “Ini Pengkhianatan terhadap Dana Umat!”

17 Juni 2025 - 09:10 WIB

LSM Triga Nusantara Desak Penindakan Dugaan Korupsi Rp18,9 Miliar di Tubuh BPKH: “Ini Pengkhianatan terhadap Dana Umat!”

17 Juni 2025 - 09:03 WIB

“TIM PENYIDIK KEJATI JABAR TAHAN 4 TERSANGKA DUGAAN PERKARA TIPIKOR DANA HIBAH DARI PEMERINTAH KOTA BANDUNG KEPADA KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2017, 2018 DAN 2020”

13 Juni 2025 - 07:37 WIB

Jangan Main-Main dengan Kedzaliman

3 Juni 2025 - 13:51 WIB

Trending di Headline