Mediatrinusa.com – Kabupaten Bekasi 30/03/2025 | Fenomena pejabat atau tokoh masyarakat yang tersandung kasus korupsi dan sekaligus memiliki riwayat perselingkuhan bukanlah hal baru. Kasus-kasus yang mencuat ke publik kerap menunjukkan keterkaitan antara moralitas pribadi yang rapuh dan penyalahgunaan wewenang dalam pemerintahan. Lantas, apakah ada hubungan antara tindakan selingkuh dan korupsi? Mengapa keduanya sering berjalan beriringan?
Dua Bentuk Pengkhianatan
Baik selingkuh maupun korupsi merupakan bentuk pengkhianatan—yang satu terhadap pasangan, yang lainnya terhadap amanah publik. Kedua tindakan ini menunjukkan pola perilaku yang serupa:
Menyalahgunakan Kepercayaan Pejabat yang selingkuh mengkhianati pasangannya, sementara koruptor mengkhianati kepercayaan rakyat. Keduanya menunjukkan rendahnya komitmen terhadap tanggung jawab yang diemban.
Menuruti Hasrat Pribadi selingkuh didorong oleh keinginan untuk mencari kepuasan di luar hubungan yang sah, sementara korupsi lahir dari kerakusan untuk memperkaya diri sendiri. Keduanya mencerminkan sikap egois tanpa memperhitungkan dampak buruk bagi orang lain.
Mencari Pembenaran atas Perbuatan Salah seorang peselingkuh mungkin berdalih kurangnya perhatian dari pasangan, sedangkan koruptor bisa beralasan bahwa sistem yang ada mendorongnya untuk ikut bermain kotor. Pola ini menunjukkan bagaimana manusia cenderung mencari alasan demi menutupi kesalahan sendiri.
Sikap Manipulatif dan Tertutup baik perselingkuhan maupun korupsi dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Para pelaku berusaha menyamarkan tindakan mereka, mulai dari pemalsuan dokumen hingga membangun narasi bohong untuk menutupi kebusukan.
Kasus-Kasus yang Menguatkan Dugaan
Banyak kasus korupsi besar di Indonesia yang menyeret pejabat publik dengan gaya hidup hedonis. Tak jarang, uang hasil korupsi digunakan untuk membiayai pasangan gelap, mulai dari membeli apartemen mewah, mobil, hingga liburan eksklusif. Ini menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya sekadar penyalahgunaan keuangan negara, tetapi juga melibatkan kebobrokan moral pelakunya.
Dampak Sosial dan Kepercayaan Publik kombinasi antara korupsi dan perselingkuhan memiliki dampak luas bagi masyarakat:
Menurunnya Kepercayaan Publik, Ketika pejabat yang seharusnya menjadi teladan justru terlibat dalam skandal moral dan finansial, masyarakat semakin skeptis terhadap pemerintah.
Merusak Stabilitas Sosial: Keluarga yang hancur akibat perselingkuhan pejabat tidak hanya berdampak pada lingkup pribadi, tetapi juga melemahkan struktur sosial.
Memperkuat Budaya Korupsi: Jika pelanggaran moral dibiarkan tanpa konsekuensi, praktik korupsi akan terus berkembang dan semakin sulit diberantas.
Langkah Pencegahan: Menguatkan Integritas Pejabat Publik
Mencegah praktik korupsi dan skandal moral di kalangan pejabat memerlukan langkah serius, di antaranya:
Pendidikan Moral Sejak Dini terutama Pendidikan karakter harus ditanamkan agar generasi mendatang memiliki integritas yang lebih kuat.
Penegakan Hukum yang Tegas atau Koruptor harus dihukum seberat-beratnya, termasuk penyitaan aset yang diperoleh secara ilegal.
Keterbukaan Publik atau transparansi yang artinya masyarakat harus berperan aktif dalam mengawasi pejabat, menuntut transparansi, dan tidak segan melaporkan praktik korupsi.
Reformasi Sistem Pengawasan
Mekanisme pengawasan internal dan eksternal harus diperkuat agar tidak memberikan ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan.
Dalam Kesimpulannya perselingkuhan dan korupsi bukan sekadar tindakan individu, melainkan cerminan dari karakter seseorang. Jika seorang pejabat tidak dapat setia kepada pasangan hidupnya, bagaimana ia bisa diharapkan untuk setia kepada rakyat? Oleh karena itu, membangun budaya kepemimpinan yang jujur dan berintegritas harus menjadi prioritas dalam setiap lini pemerintahan.
Panji Ilham Haqiqi
Sekertaris Jenderal LSM Triga Nusantara Indonesia
Pemerhati Antikorupsi
