Menu

Mode Gelap
KAJATI JABAR MENANDATANGANI PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PT. PEGADAIAN KANWIL X BANDUNG DENGAN KEJATI JABAR LSM Triga Nusantara Desak Penindakan Dugaan Korupsi Rp18,9 Miliar di Tubuh BPKH: “Ini Pengkhianatan terhadap Dana Umat!” LSM Triga Nusantara Desak Penindakan Dugaan Korupsi Rp18,9 Miliar di Tubuh BPKH: “Ini Pengkhianatan terhadap Dana Umat!” “TIM PENYIDIK KEJATI JABAR TAHAN 4 TERSANGKA DUGAAN PERKARA TIPIKOR DANA HIBAH DARI PEMERINTAH KOTA BANDUNG KEPADA KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2017, 2018 DAN 2020” LSM Trinusa Soroti Kenaikan Harta Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung Kekayaan Kepala Satker OP SDA 2 BBWS Naik 51%: LSM Trinusa Desak KPK Usut Aset Diduga Tak Wajar!

Investigasi

Pernyataan Resmi Ketua DPD LSM Triga Nusantara Indonesia, Ait M Sumarna: KPK Mandul dan Tumpul Tangani Skandal Korupsi Bank BJB

badge-check


					Ait M Sumarna Ketua DPD LSM Trinusa Jawa Barat Perbesar

Ait M Sumarna Ketua DPD LSM Trinusa Jawa Barat

Mediatrinusa.com – Kota Bandung, 14 Mei 2025 — Kami dari LSM Triga Nusantara Indonesia, khususnya jajaran pengurus DPD Jawa Barat, menyatakan keprihatinan dan kekecewaan mendalam atas mandeknya proses hukum terkait dugaan mega korupsi di tubuh Bank BJB. Dengan tegas kami menyatakan bahwa KPK saat ini mandul dan tumpul, terutama dalam menyentuh aktor-aktor utama yang diduga kuat terlibat.

Skandal Bank BJB bukan sekadar penyimpangan administratif. Ini adalah dugaan korupsi sistemik—melibatkan mark-up dana iklan, penyalahgunaan dana CSR, hingga aliran uang untuk kepentingan pencitraan politik. Nilai kerugian negara yang dilaporkan mencapai Rp360 miliar, dan yang lebih memprihatinkan, aktor strategis seperti mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, justru belum tersentuh proses hukum secara serius.

Kami mencatat bahwa KPK baru menyita satu unit mobil mewah Mercedes-Benz yang dikaitkan dengan aliran dana dari BJB. Tetapi apakah hanya itu? Bagaimana dengan jejak digital, kontrak media, dan proyek CSR fiktif yang telah kami laporkan bersama data investigasi sipil?

Ait M Sumarna Ketua DPD LSM Trinusa Jawa Barat menyerahkan Berkas di Gedung KPK Jl. Kuningan Persada No.Kav 4, RT.1/RW.6, Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950

KPK seharusnya menjadi benteng terakhir pemberantasan korupsi. Tapi hari ini, kami melihatnya sebagai institusi yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Alih-alih menggali lebih dalam, KPK terkesan enggan memanggil dan memeriksa para pengambil kebijakan strategis saat kasus ini terjadi.

Kami juga menyoroti lemahnya koordinasi antara KPK, Kejaksaan Agung, dan PPATK dalam menelusuri aliran dana mencurigakan. Padahal, PPATK punya akses dan kemampuan untuk melacak seluruh transaksi, termasuk dana-dana CSR yang disalurkan ke proyek-proyek sarat kepentingan politik, seperti pembangunan patung atau event pencitraan jelang Pemilu.

Maka dari itu, saya selaku Ketua DPD LSM Triga Nusantara Indonesia Jawa Barat, Ait M Sumarna, mendesak:

KPK segera menetapkan tersangka baru dari kalangan elite pengambil kebijakan di BJB dan pihak-pihak yang menikmati dana CSR secara ilegal.

PPATK membuka secara transparan aliran dana iklan dan CSR Bank BJB, serta menyerahkannya ke publik.

Presiden RI dan DPR RI turun tangan mengevaluasi kinerja KPK yang lamban dan diskriminatif dalam penanganan kasus ini.

Kami juga menyatakan bahwa Triga Nusantara Indonesia akan melakukan aksi lanjutan di Jakarta, sebagai bentuk protes atas kemacetan penegakan hukum dalam kasus ini. Kami tidak akan berhenti sampai keadilan ditegakkan dan dana publik diselamatkan.

#UsutTuntasBJB

#KPKMandul

#TrinusaBergerak

Hormat kami,
Ait M Sumarna
Ketua DPD LSM Triga Nusantara Indonesia Jawa Barat

Email : support@trinusa.or.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Dugaan Penyimpangan Dana BOS di SMP IT Global Insani: Regulasi Dilanggar, Masyarakat Dirugikan

14 April 2025 - 18:49 WIB

Pendidikan adalah hak seluruh anak bangsa. Tapi ketika subsidi dari negara justru mengalir ke sekolah swasta yang tidak menunjukkan transparansi serta menimbulkan keresahan sosial, maka publik berhak bertanya: Siapa sebenarnya yang diuntungkan oleh dana BOS?

Sekolah Swasta Terima Dana BOS, Warga Malah Jadi Korban?

9 April 2025 - 10:47 WIB

Mandor Baya: Desak Wali Kota Bekasi Segera Rotasi dan Mutasi Pejabat Bermasalah

7 April 2025 - 16:37 WIB

LSM Triga Nusantara Indonesia Desak KPK Segera Usut Dugaan Korupsi Proyek Aplikasi Pajak Coretax

28 Maret 2025 - 20:44 WIB

Pelemahan Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi, Kemunduran atau Kesengajaan?

17 Maret 2025 - 16:20 WIB

Trending di Investigasi