Surabaya, 23 Agustus 2025 — Menanggapi isu rencana aksi demonstrasi bertajuk “Turunkan Gubernur Jawa Timur” yang dijadwalkan pada 3 September mendatang, Ketua DPD LSM Trinusa Jawa Timur, Haji Hafadoh, menegaskan bahwa tuntutan untuk menurunkan Gubernur Khofifah Indar Parawansa di tengah masa jabatan bukanlah langkah yang tepat.
Menurutnya, aspirasi masyarakat harus tetap dihormati dan dijadikan bahan evaluasi pemerintah, termasuk terkait polemik pengelolaan dana hibah, keberatan atas penghapusan pajak kendaraan bermotor, hingga keluhan pungutan liar di sektor pendidikan. Namun, ia menekankan bahwa semua persoalan itu seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum dan jalur administratif, bukan dengan mengguncang stabilitas pemerintahan daerah.
“Gubernur Khofifah baru satu tahun menjalani masa kerja periode ini. Menurunkan seorang kepala daerah di tengah jalan bukan hanya sulit secara konstitusional, tetapi juga berpotensi menimbulkan kegaduhan politik yang merugikan masyarakat Jawa Timur sendiri,” ujar Haji Hafadoh.
Ia menambahkan, sejauh ini pemerintahan Khofifah tetap konsisten menjalankan program pro-rakyat, mulai dari penguatan ekonomi kerakyatan, peningkatan layanan kesehatan, hingga langkah konkret memberantas praktik pungli di dunia pendidikan. Karena itu, menurut Hafadoh, yang dibutuhkan saat ini adalah pengawalan bersama agar program berjalan efektif, bukan mengedepankan sentimen politik untuk menjatuhkan gubernur.
Lebih lanjut, Hafadoh menyoroti sejumlah capaian penting Jawa Timur dalam satu tahun terakhir di bawah kepemimpinan Khofifah. Antara lain penurunan angka kemiskinan ekstrem dari 1,8% menjadi 1,2% (BPS Jatim, 2024), perluasan akses pendidikan melalui program beasiswa bagi ratusan ribu siswa dan santri kurang mampu, serta penguatan sektor ekonomi rakyat melalui pendampingan lebih dari 2.000 kelompok usaha mikro kecil (UMK) binaan Pemprov.
“Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa roda pembangunan tetap berjalan. Mari kita kawal bersama agar program yang sudah ada semakin berpihak pada rakyat. Demo yang emosional tidak akan membawa manfaat, tapi kritik konstruktif justru akan memperkuat Jawa Timur,” jelasnya.
Menutup pernyataannya, Haji Hafadoh mengajak masyarakat menjaga kondusivitas daerah. Ia menegaskan bahwa stabilitas politik akan memberi ruang lebih besar bagi pembangunan, sementara konflik justru berpotensi mengorbankan kepentingan rakyat.
“Trinusa mengajak semua pihak untuk menahan diri. Kita bisa kritis, kita bisa menyuarakan perbaikan, tapi jangan sampai energi kita habis untuk isu politis yang kontraproduktif. Lebih baik kita dorong transparansi, kawal anggaran, dan dukung langkah hukum bila ada indikasi penyimpangan,” pungkasnya.
