Bandarlampung, MEDIATRINUSA LAMPUNG– Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Triga Nusantara Indonesia (Trinusa) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lampung, Karna Wijaya, menyoroti kelangkaan tabung gas LPG 3 kilogram yang semakin meresahkan masyarakat. Ia menilai kebijakan pemerintah yang membatasi distribusi gas bersubsidi memperburuk keadaan dan menimbulkan keresahan di kalangan warga, terutama masyarakat kecil yang bergantung pada LPG 3 kg untuk kebutuhan sehari-hari.
Menurut Karna, pihaknya telah menerima banyak laporan dari masyarakat terkait sulitnya memperoleh LPG 3 kg di pasaran. Kondisi ini dinilai semakin membebani masyarakat kecil, pelaku usaha mikro, serta pedagang kaki lima yang sangat bergantung pada gas bersubsidi sebagai sumber energi utama.
“Kami menerima banyak keluhan dari masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan LPG 3 kilogram. Seharusnya, pemerintah hadir dengan solusi konkret, bukan malah menambah beban rakyat dengan kebijakan yang membatasi distribusi,” ujar Karna Wijaya, Selasa (4/2).
Ia juga mengkritisi kebijakan yang membatasi penjualan gas bersubsidi hanya di agen resmi. Menurutnya, aturan tersebut menyulitkan masyarakat di daerah pelosok yang terbiasa membeli LPG dari pengecer karena keterbatasan akses ke agen resmi.
“Di banyak wilayah, terutama daerah terpencil, masyarakat lebih mudah mendapatkan LPG dari pengecer ketimbang agen resmi. Jika kebijakan ini diterapkan tanpa solusi yang jelas, maka masyarakat kecil akan semakin terdampak,” tambahnya.
Selain menyoroti kebijakan distribusi, Karna juga mengomentari pernyataan Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, yang menyebut adanya permainan dalam distribusi LPG bersubsidi. Ia menilai, pernyataan tersebut seharusnya dibarengi dengan langkah konkret dari pemerintah untuk menjamin ketersediaan pasokan dan kestabilan harga di pasaran.
“Alih-alih hanya mencari siapa yang bermain dalam distribusi, pemerintah harus segera bertindak memastikan pasokan LPG tetap tersedia. Jika tidak, pernyataan seperti ini hanya akan menambah keresahan di masyarakat,” tegasnya.
Karna mendesak pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk segera mengevaluasi kebijakan distribusi LPG 3 kg dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan dan mendengar aspirasi masyarakat sebelum menerapkan aturan baru. Ia juga meminta DPRD serta pemerintah daerah untuk segera turun tangan guna mengatasi persoalan ini sebelum dampaknya semakin meluas.
“Kami siap mengawal kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Jika tidak ada langkah konkret, kami akan terus menyuarakan aspirasi rakyat hingga permasalahan ini benar-benar terselesaikan,” pungkasnya.
Kelangkaan LPG 3 kg telah menjadi perhatian nasional, dengan berbagai pihak mendesak pemerintah untuk segera bertindak guna mengatasi persoalan ini. Hingga kini, masyarakat masih menghadapi kesulitan mendapatkan gas bersubsidi dengan harga yang wajar, sementara pemerintah terus berupaya menertibkan distribusi agar tepat sasaran.
Diharapkan, evaluasi kebijakan dapat segera dilakukan agar distribusi LPG 3 kg lebih merata dan tidak semakin membebani masyarakat kecil yang sangat membutuhkan. (Red)
