Pesawaran MEDIATRINUSA LAMPUNG– LSM Triga Nusantara Indonesia (Trinusa) DPD Lampung menilai Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran gagal menjalankan amanah pengelolaan anggaran kesehatan. Hal ini disampaikan langsung oleh Faqih Fakhrozi, Sekertaris Jendral DPD Trinusa Provinsi Lampung, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Tahun Anggaran 2024 yang mengungkap potensi kerugian negara mencapai Rp939 juta akibat penyimpangan di empat sektor kritis. Rabu 23 Juli 2025
Temuan Utama BPK RI 2024.
1. Pembayaran Iuran JKN PBPU & BP Kelas III Bermasalah (Total Kerugian: Rp253 Juta)
– Anggaran vs Realisasi : Dari anggaran Rp17,3 miliar, hanya Rp11,1 miliar (64,71%) yang terealisasi. Sisanya digunakan untuk bayar utang iuran 2023 (Rp9,8 miliar) dan tagihan 2024 (Rp1,3 miliar).
– Data Peserta Tidak Valid :
– 16 peserta domisili KTP luar Pesawaran (Rp1,7 juta).
– 31 peserta NIK tidak terdaftar (Rp12,2 juta).
– 43 peserta NIK terblokir (Rp14,9 juta).
– 57 peserta sebenarnya penerima upah (Rp22,2 juta).
– 14 peserta meninggal dunia (Rp3,4 juta).
– Survei Lapangan : 264 peserta meninggal tanpa akta kematian (Rp74,6 juta).
– Penyebab : Lemahnya pemantauan data oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Kabid Pelayanan Kesehatan.
2. Penyimpangan Dana BOK di Tiga Puskesmas (Rp45,2 Juta)
– Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp11,3 miliar di 15 Puskesmas diduga diselewengkan di:
– Puskesmas Kedondong, Pedada, dan Padang Cermin untuk pembayaran transportasi fiktif atau ganda.
– Telah dikembalikan ke kas daerah, tetapi menunjukkan pengawasan internal yang lemah.
3. Pengelolaan Persediaan Obat & BMHP Tidak Tertib (Kerugian: Rp633 Juta)
– BMHP tidak tercatat (Rp107,4 juta), termasuk kertas saring SHK dan lancet.
– Obat kedaluwarsa (Rp52,6 juta) seperti RDT Sifilis dan kondom.
– Administrasi kacau : Pencatatan kartu stok tidak kronologis, contohnya parasetamol 994.700 tablet (Rp186 juta) tanpa tanggal penerimaan.
4. Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sah (Rp1,1 Juta)
– Kelebihan biaya rapat di luar kantor karena perhitungan paket meeting tidak proporsional.
Tuntutan LSM Trinusa:
1. Evaluasi Total Kepemimpinan :
– Faqih Fakhrozi mendesak Bupati Pesawaran mencopot Kadis Kesehatan dan melakukan audit internal menyeluruh.
2. Pemulihan Kerugian Negara :
– Meminta Kejaksaan Negeri Pesawaran menyelidiki indikasi korupsi, terutama pada pengelolaan JKN dan BOK.
3. Reformasi Sistem :
– Digitalisasi data peserta JKN terintegrasi dengan Dukcapil.
– Pelatihan manajemen persediaan obat berbasis SOP nasional.
“Temuan ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bukti **pemborosan APBD yang merugikan masyarakat miskin** yang bergantung pada layanan kesehatan dasar,” tegas Faqih dalam konferensi pers.
Hingga berita ini diturunkan, Dinas Kesehatan Pesawaran belum memberikan pernyataan resmi.
Aksi Lanjutan :
– Trinusa akan menggelar unjuk rasa di Kantor Bupati Pesawaran pada Awal Bulan Agustus 2025.
– Laporan lengkap audit telah diserahkan ke BPKP Provinsi Lampung untuk tindak lanjut.
Dampak Sosial :
Masyarakat mengeluhkan layanan Puskesmas yang semakin buruk, terutama untuk peserta JKN kelas III. “Ibu saya sulit dapat obat TB karena stok katanya habis, tapi ternyata ada yang kedaluwarsa di gudang,” protes Wardi (42), warga Gedong Tataan. (Red)
