Tanggamus, MEDIATRINUSA LAMPUNG– Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Trinusa Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Tanggamus menyoroti dugaan penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam pengadaan plang sekolah di Kabupaten Tanggamus. Program ini dinilai tidak memiliki urgensi yang signifikan serta berpotensi membebani anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih mendesak dalam dunia pendidikan. Kamis 13/2/25
Isu ini mencuat setelah sejumlah kepala sekolah menyampaikan keberatan mereka terhadap kebijakan pengadaan plang informasi sekolah yang hanya mengalami perubahan kecil dalam nomenklatur, yakni dari “Dinas Pendidikan” menjadi “Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.” Menurut mereka, perubahan tersebut tidak berdampak nyata pada peningkatan kualitas pendidikan.
Salah satu kepala sekolah yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa anggaran untuk pengadaan plang sebaiknya digunakan untuk kebutuhan yang lebih penting, seperti perbaikan infrastruktur sekolah, pengadaan buku pelajaran, atau peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.
“Kami merasa kebijakan ini kurang tepat. Ada banyak kebutuhan lain yang lebih mendesak, terutama dalam hal peningkatan kualitas pembelajaran dan kesejahteraan siswa. Penggunaan Dana BOS seharusnya difokuskan pada hal yang benar-benar bermanfaat,” ujarnya.
Sekretaris Jenderal LSM Trinusa DPC Tanggamus, Cik Heri, turut mengkritisi program tersebut dan mempertanyakan dasar kebijakan yang dinilai kurang transparan. Ia mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terkait penggunaan Dana BOS.
“Kami sangat menyayangkan adanya kebijakan yang terkesan dipaksakan ini. Jika memang perubahan nama diperlukan, cukup dengan mencetak stiker atau label yang biayanya jauh lebih murah. Tidak perlu sampai mengalokasikan anggaran besar hanya untuk mengganti plang,” tegasnya.
Lebih lanjut, Cik Heri menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana BOS harus menjadi prioritas utama, mengingat dana tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, bukan untuk kepentingan pihak tertentu.
“Dinas terkait harus segera mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan masalah ini. Jika tidak ada respons yang jelas, kami akan terus mengawal dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan demi menegakkan transparansi dan keadilan dalam penggunaan anggaran pendidikan,” tambahnya.
Ketua Tim Investigasi LSM Trinusa DPC Tanggamus, Irawan, menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau dan mengawal persoalan ini agar tidak ada penyalahgunaan dana yang merugikan dunia pendidikan.
“Kami akan terus berkomitmen untuk mengungkap kebenaran demi kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan golongan atau pribadi,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan anggaran pendidikan mengutamakan kepentingan siswa dan tenaga pendidik.
“Untuk para oknum, malulah kalian. Carilah uang dengan cara yang lebih baik, jangan seperti ini. Dana BOS itu untuk kepentingan pendidikan, bukan untuk memperkaya diri sendiri,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus belum memberikan pernyataan resmi terkait polemik ini. LSM Trinusa berharap ada keterbukaan dari pihak berwenang agar pengelolaan Dana BOS benar-benar dimanfaatkan sesuai kebutuhan pendidikan yang lebih mendesak.
Masyarakat dan pemangku kepentingan diharapkan dapat berperan aktif dalam mengawasi pengelolaan dana pendidikan di daerah mereka. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa anggaran yang ada benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi generasi mendatang. (Tim)
