Pringsewu MEDIATRINUSA LAMPUNG– Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Trinusa Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Pringsewu resmi menyampaikan surat pemberitahuan rencana aksi unjuk rasa kepada Satuan Intelijen dan Keamanan (Intelkam) Kepolisian Resor (Polres) Pringsewu. Aksi ini dijadwalkan berlangsung di beberapa titik, termasuk di depan kantor Inspektorat Kabupaten Pringsewu dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pringsewu.
Ketua LSM Trinusa DPC Pringsewu, Abdul Manaf, menyatakan bahwa aksi damai tersebut merupakan bentuk keprihatinan dan kekecewaan masyarakat terhadap penanganan dugaan kasus korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pringsewu yang dinilai berjalan lamban.
“Banyak persoalan dugaan korupsi yang sampai hari ini belum jelas tindak lanjutnya. Masyarakat berharap ada langkah hukum yang transparan, adil, dan tidak tebang pilih,” kata Abdul Manaf, Senin (9/9/2024).
Menurut Abdul Manaf, unjuk rasa ini bukan sekadar bentuk kritik, melainkan juga dorongan moral kepada aparat penegak hukum agar lebih serius dalam mengusut berbagai temuan yang diduga berkaitan dengan praktik penyalahgunaan anggaran daerah.
“Inspektorat sebagai lembaga pengawas internal pemerintah daerah dan Kejaksaan Negeri sebagai penegak hukum harus berperan maksimal. Kami ingin memastikan bahwa dugaan kasus korupsi tidak berhenti di meja birokrasi saja,” tambahnya.
Tidak hanya dari tingkat cabang, dukungan juga datang dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LSM Trinusa Provinsi Lampung. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD Trinusa Lampung, Faqih Fakhrozi, menegaskan pihaknya telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran pengurus kabupaten/kota untuk hadir di Pringsewu guna memberikan dukungan penuh.
“Iya, kami instruksikan kepada seluruh DPC se-Lampung untuk terlibat. Ini bukan hanya isu lokal, melainkan persoalan prinsip yang menyangkut pemberantasan korupsi. Kami harus bersatu memperjuangkannya,” tegas Faqih.
Dengan adanya instruksi tersebut, aksi di Pringsewu diprediksi akan dihadiri simpatisan dan pengurus LSM Trinusa dari berbagai daerah di Lampung. Hal ini menandakan adanya konsolidasi dan solidaritas kuat dalam upaya mengawal isu dugaan korupsi di tingkat daerah.
Sesuai aturan, aksi unjuk rasa harus dilakukan secara damai dan tertib sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Polisi memiliki kewajiban mengawal jalannya aksi agar tidak mengganggu ketertiban umum.
LSM Trinusa DPC Pringsewu menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menjalankan aksi secara damai tanpa mengganggu pelayanan publik. “Kami ingin menyampaikan aspirasi dengan tertib. Ini adalah hak masyarakat yang dijamin undang-undang,” ujar Abdul Manaf menegaskan.
Rencana aksi damai di Pringsewu ini menambah daftar panjang gerakan masyarakat sipil yang menyoroti isu dugaan korupsi di daerah. Dengan adanya dukungan lintas kabupaten/kota, tekanan publik terhadap Pemkab Pringsewu serta aparat penegak hukum diprediksi semakin besar.
Masyarakat kini menanti, sejauh mana aksi ini mampu mendorong percepatan penanganan kasus-kasus dugaan korupsi yang dinilai masih “jalan di tempat”. (Tim)
