Bandar Lampung, MEDIATRINUSA LAMPUNG– LSM Penjara dan Amunisi Provinsi Lampung akan menggelar unjuk rasa untuk mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) mengusut dugaan korupsi dalam pengelolaan anggaran tahun 2023 dan 2024 di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan (Disnakeswan). Selain itu, mereka juga meminta Bupati Kabupaten Lampung Selatan melakukan reshuffle atau rotasi terhadap seluruh pejabat di dinas tersebut. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kusmawan, Ketua LSM Penjara dan Amunisi, dalam konferensi pers yang digelar di Bandar Lampung, Senin (17/3/2025).
Kusmawan menjelaskan bahwa LSM telah menerima sejumlah laporan dari masyarakat dan pegawai internal Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lampung Selatan yang mengindikasikan adanya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran selama dua tahun terakhir. “Kami mendesak APH untuk segera turun tangan dan melakukan investigasi menyeluruh. Ada indikasi kuat bahwa dana yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan peternak dan kesehatan hewan diselewengkan,” tegas Kusmawan.
Menurutnya, praktik korupsi di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lampung Selatan telah merugikan negara dan masyarakat, terutama peternak yang seharusnya menjadi penerima manfaat dari program-program dinas tersebut. Oleh karena itu, LSM ini tidak hanya menuntut pengusutan kasus korupsi, tetapi juga meminta Bupati Lampung Selatan untuk melakukan reshuffle terhadap seluruh pejabat di dinas tersebut. “Reshuffle ini penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Kami tidak ingin ada lagi praktik korupsi yang merugikan rakyat,” tambah Kusmawan.
LSM Penjara dan Amunisi juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi mahasiswa dan aktivis anti-korupsi, untuk bergabung dalam aksi unjuk rasa tersebut. Mereka berharap tekanan dari masyarakat dapat mendorong proses hukum berjalan dengan cepat dan adil.
Sampai berita ini diturunkan, pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lampung Selatan belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan tersebut. Sementara itu, APH diharapkan segera mengambil langkah konkret untuk menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan oleh LSM tersebut.
Aksi unjuk rasa ini menjadi sorotan publik, terutama di tengah upaya pemerintah untuk memberantas korupsi di berbagai sektor. Masyarakat menunggu langkah tegas dari pemerintah dan APH untuk memastikan keadilan ditegakkan. (Tim)
