Pesawaran MEDIATRINUSA LAMPUNG— Koalisi Pengawas Demokrasi Provinsi Lampung menyatakan siap mengawal pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Pesawaran. Mereka akan mengerahkan relawan pengawas di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) guna memastikan proses demokrasi berjalan jujur, adil, dan transparan.
Koordinator Koalisi, Anto, mengatakan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk pencegahan terhadap potensi pelanggaran, seperti ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN), praktik politik uang, intimidasi, hingga manipulasi suara.
“Sebagai garda terdepan pengawasan partisipatif, kami berkomitmen mengawasi secara ketat setiap tahapan Pilkada. Relawan yang telah dibekali pelatihan akan diterjunkan di sekitar 759 TPS dengan prinsip independen, transparan, dan akuntabel,” ujar Anto.
Koalisi akan memfokuskan pengawasan pada empat isu utama, yakni:
Netralitas ASN: Mengawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau fasilitas negara untuk kepentingan politik tertentu.
Politik Uang: Mendeteksi dan melaporkan segala bentuk pemberian materi yang bertujuan memengaruhi pilihan pemilih.
Intimidasi: Mencegah segala bentuk tekanan terhadap pemilih, saksi, maupun pihak terkait demi menjaga kebebasan dalam menentukan pilihan.
Manipulasi Suara: Memastikan proses penghitungan suara, rekapitulasi, hingga distribusi logistik pemilu berjalan sesuai prosedur tanpa kecurangan.
Menurut Anto, jika ditemukan indikasi pelanggaran, Koalisi akan segera melaporkannya kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
Koalisi juga membuka saluran pengaduan bagi masyarakat sebagai upaya memperkuat pengawasan secara kolaboratif. Dukungan teknologi, seperti sistem pelaporan digital dan pemantauan media sosial, akan dimaksimalkan untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran secara real-time.
“Kami mengajak seluruh warga Pesawaran untuk aktif terlibat dalam pengawasan ini. Pilkada yang bersih adalah hak rakyat, dan partisipasi publik menjadi kunci menjaga integritas demokrasi,” tutup Anto.
Koalisi Pengawas Demokrasi Provinsi Lampung merupakan gabungan organisasi masyarakat, aktivis, dan akademisi yang fokus pada penguatan proses demokrasi di daerah. (Red)
