Menu

Mode Gelap
LSM Trinusa DPD Lampung Soroti Kelangkaan Gas LPG 3 Kg, Desak PERTAMINA Patra Niaga Bertanggung Jawab LSM Trinusa Akan Gelar Unjuk Rasa Tuntut Percepatan Penanganan Dugaan Pemalsuan Identitas Pejabat Pendidikan Bandarlampung KAJATI JABAR MENANDATANGANI PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PT. PEGADAIAN KANWIL X BANDUNG DENGAN KEJATI JABAR LSM Triga Nusantara Desak Penindakan Dugaan Korupsi Rp18,9 Miliar di Tubuh BPKH: “Ini Pengkhianatan terhadap Dana Umat!” LSM Triga Nusantara Desak Penindakan Dugaan Korupsi Rp18,9 Miliar di Tubuh BPKH: “Ini Pengkhianatan terhadap Dana Umat!” “TIM PENYIDIK KEJATI JABAR TAHAN 4 TERSANGKA DUGAAN PERKARA TIPIKOR DANA HIBAH DARI PEMERINTAH KOTA BANDUNG KEPADA KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2017, 2018 DAN 2020”

Headline

Kasus Pasar Lawawoi: Rakyat Sidrap Tuntut Keadilan, Bupati Diminta Jangan Tebang Pilih!

badge-check


					Kasus Pasar Lawawoi: Rakyat Sidrap Tuntut Keadilan, Bupati Diminta Jangan Tebang Pilih! Perbesar

Mediatrinusa.comSidrap, 27/04/2025 — Aroma ketidakadilan mulai menyeruak dari Pasar Lawawoi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap.
Pasar rakyat yang dibangun dari dana swadaya masyarakat itu kini menjadi panggung diskriminasi, memantik kemarahan warga dan pedagang kecil.

Sejumlah pedagang lama mengungkapkan kekecewaan mendalam. Mereka yang bertahun-tahun menggantungkan hidup di pasar itu justru tersingkir dalam proses relokasi ke bangunan baru.
Ironisnya, mayoritas dari mereka yang tidak mendapat tempat adalah pedagang yang pada Pilkada lalu bukan bagian dari barisan pendukung Bupati Sidrap, Syaharuddin Alrif.

“Kami ini rakyat Sidrap, bukan musuh Bupati! Kami hanya ingin keadilan!” ujar Viena, salah satu pedagang lama, kepada Mediatrinusa.com, dengan mata berkaca-kaca.

Tak hanya ditolak, beberapa pedagang bahkan dihadapkan pada permintaan biaya relokasi yang jauh di atas ketentuan resmi. Angka fantastis Rp35 juta disebut-sebut sebagai “syarat” untuk bisa mendapatkan lapak, padahal pemerintah hanya menetapkan tarif Rp1,9 juta, Rp4 juta, dan Rp8 juta sesuai ukuran.

Dugaan praktik diskriminatif berbasis politik ini menampar rasa keadilan rakyat Sidrap.

“Mereka sengaja mempersulit kami dengan berbagai alasan. Dibilang tidak mau bayar, padahal kami siap patuh pada aturan pemerintah. Ini jelas akal-akalan untuk menyingkirkan kami,” ungkap seorang pedagang lainnya.

Rakyat bertanya, di mana tanggung jawab seorang Bupati? Bukankah jabatan itu adalah amanah untuk melindungi seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan pilihan politik?

Hari ini, suara-suara dari bawah mulai menggema: Sidrap butuh keadilan, bukan politik balas dendam.
Sidrap butuh pemimpin yang mengayomi, bukan mengelompokkan.

Sampai berita ini diturunkan, Bupati Syaharuddin Alrif belum memberikan keterangan resmi terkait polemik ini.
Mediatrinusa.com masih terus berupaya meminta klarifikasi dari pihak terkait.

Sementara itu, di Pasar Lawawoi, luka sosial akibat diskriminasi perlahan tumbuh menjadi bara.
Dan ketika bara itu menyala, tak ada yang bisa menghentikan suara rakyat yang menuntut satu hal: Keadilan untuk semua.

(Tim Redaksi Mediatrinusa.com)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

KAJATI JABAR MENANDATANGANI PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PT. PEGADAIAN KANWIL X BANDUNG DENGAN KEJATI JABAR

17 Juni 2025 - 09:43 WIB

LSM Triga Nusantara Desak Penindakan Dugaan Korupsi Rp18,9 Miliar di Tubuh BPKH: “Ini Pengkhianatan terhadap Dana Umat!”

17 Juni 2025 - 09:10 WIB

LSM Triga Nusantara Desak Penindakan Dugaan Korupsi Rp18,9 Miliar di Tubuh BPKH: “Ini Pengkhianatan terhadap Dana Umat!”

17 Juni 2025 - 09:03 WIB

“TIM PENYIDIK KEJATI JABAR TAHAN 4 TERSANGKA DUGAAN PERKARA TIPIKOR DANA HIBAH DARI PEMERINTAH KOTA BANDUNG KEPADA KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2017, 2018 DAN 2020”

13 Juni 2025 - 07:37 WIB

Jangan Main-Main dengan Kedzaliman

3 Juni 2025 - 13:51 WIB

Trending di Headline