Mediatrinusa.com – Sidrap, 27/04/2025 — Aroma ketidakadilan mulai menyeruak dari Pasar Lawawoi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap.
Pasar rakyat yang dibangun dari dana swadaya masyarakat itu kini menjadi panggung diskriminasi, memantik kemarahan warga dan pedagang kecil.
Sejumlah pedagang lama mengungkapkan kekecewaan mendalam. Mereka yang bertahun-tahun menggantungkan hidup di pasar itu justru tersingkir dalam proses relokasi ke bangunan baru.
Ironisnya, mayoritas dari mereka yang tidak mendapat tempat adalah pedagang yang pada Pilkada lalu bukan bagian dari barisan pendukung Bupati Sidrap, Syaharuddin Alrif.

“Kami ini rakyat Sidrap, bukan musuh Bupati! Kami hanya ingin keadilan!” ujar Viena, salah satu pedagang lama, kepada Mediatrinusa.com, dengan mata berkaca-kaca.
Tak hanya ditolak, beberapa pedagang bahkan dihadapkan pada permintaan biaya relokasi yang jauh di atas ketentuan resmi. Angka fantastis Rp35 juta disebut-sebut sebagai “syarat” untuk bisa mendapatkan lapak, padahal pemerintah hanya menetapkan tarif Rp1,9 juta, Rp4 juta, dan Rp8 juta sesuai ukuran.
Dugaan praktik diskriminatif berbasis politik ini menampar rasa keadilan rakyat Sidrap.
“Mereka sengaja mempersulit kami dengan berbagai alasan. Dibilang tidak mau bayar, padahal kami siap patuh pada aturan pemerintah. Ini jelas akal-akalan untuk menyingkirkan kami,” ungkap seorang pedagang lainnya.
Rakyat bertanya, di mana tanggung jawab seorang Bupati? Bukankah jabatan itu adalah amanah untuk melindungi seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan pilihan politik?
Hari ini, suara-suara dari bawah mulai menggema: Sidrap butuh keadilan, bukan politik balas dendam.
Sidrap butuh pemimpin yang mengayomi, bukan mengelompokkan.
Sampai berita ini diturunkan, Bupati Syaharuddin Alrif belum memberikan keterangan resmi terkait polemik ini.
Mediatrinusa.com masih terus berupaya meminta klarifikasi dari pihak terkait.
Sementara itu, di Pasar Lawawoi, luka sosial akibat diskriminasi perlahan tumbuh menjadi bara.
Dan ketika bara itu menyala, tak ada yang bisa menghentikan suara rakyat yang menuntut satu hal: Keadilan untuk semua.
(Tim Redaksi Mediatrinusa.com)