Bandarlampung MEDIATRINUSA LAMPUNG– LSM Trinusa Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lampung mengungkap dugaan praktik korupsi pada sejumlah kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Balai Perhubungan Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Lampung Tahun Anggaran 2024. Sorotan tertuju pada proyek konstruksi dan beberapa kegiatan pemeliharaan dengan nilai total mencapai Rp 14.312.425.000.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) LSM Trinusa DPD Lampung, Faqih Fakhrozi, S.Pd., menegaskan bahwa pihaknya telah melayangkan surat konfirmasi kepada pihak BPTD untuk meminta keterbukaan informasi dan klarifikasi atas sejumlah indikasi penyimpangan yang teridentifikasi.
“Kami telah melayangkan surat konfirmasi dan meminta transparansi atas seluruh dokumen dan proses pengadaan pada kegiatan-kegiatan yang diduga bermasalah ini. Masyarakat berhak tahu bagaimana uang mereka digunakan,” tegas Faqih Fakhrozi, menirukan pernyataan yang konsisten disampaikan Trinusa dalam sejumlah kasus pengawasan anggaran daerah .
Fakhrozi menambahkan, jika dalam waktu dekat tidak ada respons atau klarifikasi yang memuaskan dari pihak BPTD, LSM Trinusa tidak akan segan untuk melakukan eskalasi. “Rencananya, minggu depan kami akan menjadwalkan aksi unjuk rasa untuk menuntut keadilan dan transparansi,” pungkasnya, mengikuti pola tekanan yang sebelumnya juga diterapkan terhadap instansi lain di Lampung .
Rincian Kegiatan yang Diduga Bermasalah :
Berikut adalah detail dua jenis kegiatan yang disinyalir mengandung indikasi korupsi oleh LSM Trinusa:
Pembangunan Gedung Pelayanan BPTD Lampung
Jenis Kegiatan: Pekerjaan Konstruksi
Pelaksana: PT. NARAYA GRAHA SOLUSINDO
Pagu Anggaran: Rp 13.882.425.000,00
Dugaan: Terdapat indikasi “syarat kepentingan” dan “pengondisian pemenangan” yang sejak awal menguntungkan rekanan tertentu. Rekanan yang dimaksud diduga kuat masih merupakan kolega dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di instansi tersebut. Praktik ini berpotensi melanggar asas persaingan sehat dan membuka peluang mark-up harga serta pengurangan volume pekerjaan selama proyek berlangsung.
Kegiatan Pemeliharaan dengan Nilai Rp 430 Juta
Serangkaian kegiatan pemeliharaan dengan pola dugaan serupa turut disorot:
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan UPPKB Way Urang (Rp 150.000.000,00)
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Terminal Rajabasa (Rp 130.000.000,00)
Pemeliharaan Alat Uji dan Alat Kalibrasi Kendaraan Bermotor (Rp 100.000.000,00)
Pemeliharaan Alat Uji Axle Load Portable (Rp 50.000.000,00)
Komitmen Pengawasan dan Pola Aksi :
LSM Trinusa DPD Lampung dikenal konsisten melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan negara dan transparansi anggaran di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur hingga pendidikan . Dalam sejumlah kasus sebelumnya, langkah yang mereka ambil seringkali berjenih: mulai dari melayangkan surat konfirmasi, memberikan waktu singkat bagi instansi untuk merespons, hingga mengancam akan melaporkan hal ini kepada aparat penegak hukum dan turun ke jalan melakukan unjuk rasa jika tidak ada kejelasan .
Hingga berita ini diturunkan, konfirmasi dan tanggapan resmi dari pihak BPTD Kelas II Lampung belum dapat diperoleh. Masyarakat menunggu sikap tegas dari instansi terkait dan menanti proses hukum yang transparan jika memang terdapat penyimpangan. (***)
