Bandar Lampung, MEDIATRINUSA LAMPUNG– LSM Trinusa DPD Provinsi Lampung akan menggelar unjuk rasa untuk mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Selatan mengusut dugaan korupsi dalam pengelolaan anggaran tahun 2023 dan 2024 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan. Selain itu, mereka juga meminta Bupati Kabupaten Lampung Selatan melakukan reshuffle atau rotasi terhadap seluruh pejabat di dinas tersebut. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Faqih Fakhrozi, Sekretaris Jenderal (Sekjen) LSM Trinusa DPD Provinsi Lampung, dalam konferensi pers yang digelar di Bandar Lampung, Senin (17/3/2025).
Faqih Fakhrozi menjelaskan bahwa LSM Trinusa telah menerima sejumlah laporan dari masyarakat dan pegawai internal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Selatan yang mengindikasikan adanya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran selama dua tahun terakhir. “Kami mendesak Kejari Lampung Selatan untuk segera turun tangan dan melakukan investigasi menyeluruh. Ada indikasi kuat bahwa dana yang seharusnya digunakan untuk peningkatan kualitas pendidikan dan kebudayaan diselewengkan,” tegas Faqih.
Menurutnya, praktik korupsi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Selatan telah merugikan negara dan masyarakat, terutama siswa, guru, dan pelaku budaya yang seharusnya menjadi penerima manfaat dari program-program dinas tersebut. Oleh karena itu, LSM ini tidak hanya menuntut pengusutan kasus korupsi, tetapi juga meminta Bupati Lampung Selatan untuk melakukan reshuffle terhadap seluruh pejabat di dinas tersebut. “Reshuffle ini penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Kami tidak ingin ada lagi praktik korupsi yang merugikan rakyat,” tambah Faqih.
LSM Trinusa juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi mahasiswa, guru, dan aktivis anti-korupsi, untuk bergabung dalam aksi unjuk rasa tersebut. Mereka berharap tekanan dari masyarakat dapat mendorong proses hukum berjalan dengan cepat dan adil.
Sampai berita ini diturunkan, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Selatan belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan tersebut. Sementara itu, Kejari Lampung Selatan diharapkan segera mengambil langkah konkret untuk menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan oleh LSM Trinusa.
Aksi unjuk rasa ini menjadi sorotan publik, terutama di tengah upaya pemerintah untuk memberantas korupsi di berbagai sektor. Masyarakat menunggu langkah tegas dari pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memastikan keadilan ditegakkan. (Tim)
