Bandar Lampung, MEDIATRINUSA LAMPUNG– Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Trinusa Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lampung kembali menunjukkan perannya dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Kali ini, LSM Trinusa DPD Lampung mengusut dugaan penyimpangan yang terjadi di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
Sekretaris Jenderal LSM Trinusa DPD Lampung, Faqih Fakhrozi, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima sejumlah laporan dari masyarakat terkait indikasi penyalahgunaan wewenang, dugaan korupsi, serta ketidakefisienan dalam pengelolaan anggaran pendidikan.
“Kami menemukan berbagai indikasi yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Beberapa laporan yang kami terima mencakup dugaan ketidakterbukaan dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), proyek pembangunan sekolah yang tidak sesuai spesifikasi, serta kebijakan-kebijakan yang dinilai merugikan tenaga pendidik,” ujarnya dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa (5/2/2025).
LSM Trinusa menegaskan bahwa investigasi ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan, mengingat sektor ini memiliki peran krusial bagi masa depan generasi muda di Lampung.
“Kami tidak akan tinggal diam. Semua temuan ini akan kami kaji secara menyeluruh. Jika terbukti ada pelanggaran, kami akan membawa permasalahan ini ke ranah hukum,” tegas Faqih.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung belum memberikan tanggapan resmi terkait isu yang diangkat oleh LSM Trinusa. Namun, masyarakat dan pemerhati pendidikan menanti langkah konkret dari pihak berwenang dalam menangani permasalahan ini.
LSM Trinusa DPD Lampung juga mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi dan melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran di lingkungan pendidikan.
“Pendidikan adalah pilar utama pembangunan bangsa. Jangan sampai sektor ini tercoreng oleh praktik-praktik yang tidak bertanggung jawab,” pungkas Faqih.
Hingga berita ini diterbitkan, LSM Trinusa DPD Lampung terus melakukan pengumpulan data dan bukti di lapangan guna mengungkap kebenaran di balik dugaan penyimpangan tersebut. (Red)
